Keterangan : PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DISINGKAT PNBP ADALAH PUNGUTAN YANG DIBAYAR OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN DENGAN MEMPEROLEH MANFAAT LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG ATAS LAYANAN ATAU PEMANFAATAN SUMBER DAYA DAN HAK YANG DIPEROLEH NEGARA, BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, YANG MENJADI PENERIMAAN PEMERINTAH PUSAT DI LUAR PENERIMAAN PERPAJAKAN DAN HIBAH SERTA DIKELOLA DALAM MEKANISME APBN.TARGET DAN REALISASI PNBP MERUPAKAN TARGET PENCAPAIAN YANG DITENTUKAN UNTUK SETIAP KEMENTRIAN/LEMBAGA DALAM MEREALISASIKAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENERIMAAN BUKAN PAJAK. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) ADALAH WUJUD DARI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG MERUPAKAN INSTRUMEN BAGI PEMERINTAH UNTUK MENGATUR PENGELUARAN DAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA MEMBIAYAI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN, MENCAPAI PERTUMBUHAN EKONOMI,MENINGKATKAN PENDAPATAN NASIONAL, MENCAPAI STABILITAS PEREKONOMIAN, DAN MENETUKAN ARAH SERTA PRIORITAS PEMBANGUNAN SECARA UMUM.TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI SEMESTER II TAHUN 2024 TERDIRI ATAS PNBP TUSI YANG MENCAKUP SURTA HIDROS DAN FASKES DAN RUMKIT JUGA PNBP NON TUSI YANG MENCANGKUP PEMANFAATAN ASSET BMN, JASA GIRO, PENERIMAAN KEMBALI TAYL JUGA PIUTANG PNBP DAN JUGA BLU, DALAM HAL INI PENGGUNAAN UNTUK BELANJA SESUAI PAGU DIPA HANYA TERDIRI UNTUK FASKES DAN RUMKIT, SURTA HIDROS DAN BLU.